Anggota DPR RI dari F-PDIP Aria Bima menilai seharusnya Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR RI bertumpu pada kondisi riil. Hal itu diungkapnya usai Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jum’at (14/8). ”Harus bertumpu pada alasan-alasan yang lebih riil dan tindakan yang lebih konkrit. Ini yang saya kira harus lebih tegas,” katanya. Menurut Bima saat ini Indonesia memerlukan konsolidasi demokrasi ke arah yang lebih baik. ”Pertumbuhan partai politik yang sehat,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa demokrasi yang akan dibangun adalah demokrasi sehat dimana ada check and balance antara eksekutif dengan legislatif. Hadirnya partai oposisi di Indonesia dinilainya sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki pemerintah. ”Demokrasi yang akan kita bangun adalah demokrasi yang check and balance, tapi oposisi tidak menjadi bagian yang dikehendaki presiden sebagai kepala negara. Ini tidak realistis,” katanya. Aria Bima menilai hal itu merupakan salah satu yang ”kurang menancap” pada persoalan riil. Politik Luar Negeri Lebih jauh, menanggapi Pidato Kenegaraan Presiden dalam Rapat Paripurna DPR tentang politik luar negeri, Aria Bima meminta supaya pemerintah dapat lebih tegas dalam hal tersebut. Ia mencontohkan kasus Ambalat dimana Indonesia sempat bersitegang dengan Malaysia. ”Sejauh mana kepentingan nasional kita dikedepankan. Tapi kalau kedaulatan terusik kita tidak takut,” ujarnya. Bima menegaskan, sebagai negara berdaulat dan cinta damai, tidak semestinya pemerintah tidak dapat bertindak tegas terhadap negara lain yang telah melanggar kedaulatan. Sebagai negara berdaulat, pemerintah harus bertindak tegas. ”Kita harus berani. Bukan terus kita berbuat baik namun kita diinjak-injak,” tegasnya. Selain persoalan kedaulatan, Bima juga menyinggung tentang sejumlah warga negara yang mendapat perilaku tidak manusiawi di sejumlah negara tetangga. Sebagai warga negara, semestinya pemerintah Indonesia dapat melindungi segenap warganya dimanapun berada. ”Kalau sisi kemanusiaan warga negara kita dinegara lain diinjak-injak, kebanggan sebagai bangsa Indonesia harus muncul,” katanya. Ia menegaskan supaya pemerintah dapat lebih tegas dalam melindungi kedaulatan dan warga negaranya dimanapun berada. Ia berharap kedepan Indonesia tidak lagi diremehkan negara lain. ”Kalau kita berbuat baik tapi kita diremehkan tentu tidak bisa. Ini yang saya katakan tidak realistis,” tegas Aria Bima seraya menambahkan tidak perlu takut kalau kedaulatan kita dilanggar. Masih Retorika Sementara itu, rekan satu fraksi Aria Bima, Effendi Simbolon menjelaskan bahwa Pidato Kenegaraan Presiden dalam Rapat Paripurna DPR masih terkandung retorika. ”Masih ada retorikanya,” katanya. Dalam penjelasnnya mengenai Pidato Kenegaraan tentang pertahanan, Effendi merasa miris bila ada kapal milik Indonesia yang menjaga perdamaian di Lebanon. ”Harusnya kita lebih bangga kalau kapal kita mampu menjaga wilayah Indonesia dari pencurian ikan,” tegasnya. (bayu)